JELAJAH, Cyber News : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangung di 11 kabupaten di Papua akan menemui banyak kendala, bahkan terancam berujung ditundanya pelaksanaan pilkada karena masalah pencairan dana dari pemerintah daerah yang lamban.
Meski demikian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Papua, Adam Arisoy mengaku optimistis semuanya bisa berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Arisoy mengatakan, dari total Rp 25,4 miliar yang diajukan KPU, baru Rp 3,5 miliar yang diberikan. Padahal, tahapan pilkada sudah masuk pada penerimaan berkas pasangan calon.
"Persiapan sangat terkendala oleh dana yang belum [dikirimkan sesuai permintaan, dan] masih dicicil oleh pemerintah daerah untuk KPU setempat. Padahal, banyak daerah yang ada calon perseorangan, harus kami vefirikasi sampai tingkat bawah,” ujar Arisoy di Hotel Grand Abe, Jayapura, Selasa (16/6).
Kata dia, dari 11 kabupaten di Papua yang akan melaksanakan pilkada serentak akhir tahun ini, baru Merauke yang sudah 100 persen dananya dicairkan, diikuti Pegunungan Bintang yang sudah hampir 90 persen.
Ada pun dana dan persentasinya yakni, Kabupaten Merauke dana yang diajukan Rp 35 Miliar (sudah 100 persen), Nabire diajukan Rp 27,3 miliar (baru diberikan Rp 15 miliar), Kabupaten Asmat diajukan Rp 25,8 miliar (baru diberikan Rp 15 miliar), Kabupaten Supiori mengajukan Rp 12,4 miliar (baru diberikan Rp 7 miliar), Kabupaten Keerom alokasi Rp 15 miliar (baru diberikan Rp 5 miliar), lalu Kabupaten Mamberamo Raya alokasi Rp 22 miliar, (realisasi sementara Rp 11 miliar), Kabupaten Boven Digul alokasi Rp 35 miliar (baru terealisasi Rp 14 miliar).
Kabupaten Waropen mengajukan alokasi Rp 25 miliar (baru terealisasi Rp 3,4 miliar), Kabupaten Yahukimo mengalokasikan Rp 54 miliar (baru terealisasi Rp 8 miliar), Kabupaten Pegunungan Bintang dari alokasi Rp 26 miliar (sudah realisasi Rp 23,7 miliar), dan Kabupaten Yalimo dari alokasi 37 miliar (baru terealisasi Rp 11 miliar).
“Bahkan, dari monitoring di kabupaten Waropen, dana yang direalisasi itu sudah habis terpakai oleh KPUD di sana. Kami akan lapor KPU untuk lapor pada Mendagri kalau tetap demikian, biar ditunda saja pada semester berikut,” kata Arisoy.
Ia pun berharap pemerintah daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak, agar konsekuen dengan Surat Edaran Mendagri agar tidak mencicil dana pada KPUD setempat.
Dia mengancam akan menghentikan proses pilkada di sana jika tetap seperti itu keadaannya.
"Meski begitu prinsipnya kami KPU Papua optimistis Pilkada di 11 Kabupaten ini tetap jalan. Untuk Waropen kami sudah bertemu dengan Plt Bupati dan beliau berjanji hari Jumat nanti akan siapkan biayanya. Kita tunggu saja,” ujar Arisoy.
Sumber : @copyringht BeritaSatu