 |
| Jenderal Badrodin Haiti (Kapolri) |
JELAJAH, Cyber Nasional : Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah melakukan pemetaan terhadap beberapa derah yang yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang dan dianggap memiliki potensi kerawanan konflik cukup tinggi.
Dalam penjelasan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti usai menjadi pembicara dalam simposium nasional di Universitas Jember, Jawa Timur pada hari Sabtu (13/6). Mengatakan bahwa secara umum seluruh persiapan sudah dilakukan baik krsiapan personel di masing-masing kabupaten/kota yang menggelar pilkada maupun kegiatan operasi dan lain-lain.
Menurutnya pilkada akan digelar serentak di sembilan provinsi dan sebanyak 269 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di prediksi masing masing daerah yang berbeda memiliki kriteria tingkat kerawanan terjadinya konflik. Badrodin Haiti menilai bahwa ada daerah yang kerawanannya cukup tinggi, sedang, dan aman-aman saja berdasarkan indikator yang sudah diinventarisasi.
Dalam pemetaan, Lanjut dia. beberapa daerah rawan berada di Sulawesi Selatan dan Tengah yang memiliki kategori potensi kerawanan cukup tinggi, termasuk Poso. "Untuk Jawa Timur masuk kategori kerawanan sedang-sedang saja," Ucap Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut.
Badrodin juga menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi, agar pelaksanaan pilkada serentak tersebut berjalan aman dan lancar.
Senada dengan yang disampaikan Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif mengatakan Polres Jember, dia mengaku telah menyiagakan sebanyak 1.200 personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah setempat.
"Kami sudah berkoordinasi dengan KPU tentang pengamanan pilkada, bahkan Polres Jember sudah melakukan operasi cipta kondisi, sebelum pengamanan pilkada dimulai," katanya.
Tambah dia, Operasi Cipta Kondisi itu melibatkan tiga pilar yakni Babinkamtibmas, Babinsa, dan kepala desa untuk menciptakan suasana kondusif sebelum pilkada. "Ketiga elemen paling bawah itu merupakan ujung tombak dari Polri, TNI, dan pemerintah daerah, sehingga konflik yang ada dapat ditekan sedini mungkin," Tutupnya . (Rpb*)
