 |
| Unjuk rasa KPJ di depan Kejati SulSel |
JELAJAH, Cyber Korupsi : Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) Kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Sulawesi Selatan dan BPK perwakilan SulSel, Minggu (15/06/2015).
Dalam aksinya, Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) mendesak Kejati SulSel untuk mengambil alih indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 10,5 M yang jauh lebih besar dibanding indikasi korupsi dan Basos Prov SulSel. Indikasi korupsi yang diduga melibatkan Bupati Enrekang, Muslimin Bando dan petinggi Dinas Keuangan dan Dinas Sosial Kab. Enrekang telah bergulir kurang lebih 4 Bulan di Kejari enrekang yang sampai hari ini tidak menemukan titik kejalas dalam proses penangananya.
Jendaral lapangan aksi, Hendrianto Jufri mendesak Kejati SulSel untuk terlibat langsung dalam proses penanganan kasus indikasi korupsi Bansos dan Hibah Kab. Enrekang.
"Kami mimenti kejati Enrekang untuk mengambil alih kasus indikasi tindak pidana korupsi atau minimal terlibat lansung dalam penangananya. Perlu kami sampaikan bahwa kasus tersebut telah lama kami laporkan di kejari Enrekang namun sampai hari ini terkesan didiamkan dan tidak di proses dalam penangananya" Teriak Hendrianto dalam orasinya di depan Kejati Sulsel
Setelah melakukan aksi unjuk rasa di Kejati Sulsel, Sejumlah mahasiswa ini melanjutkan aksinya di depan Kantor BPK RI Perwakilan SulSel. Massa aksi meminta kepada BKP-RI Sulsel untuk melakukan audit investigasi terkait indikasi korupsi dana bansos dan hibah Kab. Enrekang. Elemen massa berjanji akan memngirimkan surat permintaan audit investigasi disertai dengan lampiran bukti - bukti kasus indikasi Bansos dan Hibah Enrekang dalam waktu dekat ini.
